Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Foto : Jaka/Man

Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar membahas masukan penyusunan revisi pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam rapat itu, selain mengenai persoalan keberadaan transportasi daring atau online, pembahasan dana preservasi jalan menjadi topik yang mencuat secara tersendiri.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mengatakan, preservasi transportasi khususnya mengenai perbaikan jalan selama ini disiapkan dari dana Pemerintah, yakni APBN. “Padahal, di daerah yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) kecil tidak dapat melakukan presentasi jalan sama sekali. Sementara, yang merusak jalan adalah kendaraan yang memang melintas dijalan tersebut," ujar Nurhayati di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menegaskan dengan adanya UU LLAJ yang sudah ada, maka ia melihat bahwa begitu pentingnya dana preservasi jalan tersebut. Selama ini, tutur Nurhayati, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk dari angkutan jalan terutama dari penerbitan SIM, STNK, BPKB ada di kepolisian.

“Sehingga, kewenangan anggaran PNBP itu ada di kepolisian. Kami harusnya bisa mengawasi masuknya PNBP yang ada di bawah Kementerian Perhubungan. Sehingga,, dana-dana preservasi jalan pun seharusnya sudah tersedia dari adanya kutipan SIM, STNK dan BPKB,” pungkas legislator dapil Jawa Barat XI ini.

Selain itu, pada kesempatan yang sama Nurhayati juga menjelaskan wacana usulan untuk Kemenhub mengeluarkan SIM-STNK-BPKB sebetulnya adalah wacana lama yang diangkat kembali. “Sebetulnya, ini adalah carry over UU periode yang lalu. Kita hanya mengangkat kembali dan itu memang berasal dari kami Komisi V. Yang lalu, sudah ada draf naskah akademik dan untuk saat ini masuk tahap perbaikan,” pungkas Nurhayati. (pun/sf)